Tandapena.id, Samarinda – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kalimantan Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (25/07/2025). Mereka menuntut transparansi dan penegakan hukum atas sejumlah kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan korporasi besar, pejabat publik, hingga figur misterius yang disebut-sebut sebagai pejabat bayangan.
Dalam aksinya, puluhan mahasiswa membawa spanduk dan poster bernada kecaman. Koordinator Lapangan (Korlap) Faisal menyatakan bahwa Kaltim saat ini sedang mengalami krisis integritas di tubuh birokrasi, terutama dalam penegakan hukum yang dinilai tumpul ke atas.
“Kasus penggelapan pajak oleh PT. BKE dengan potensi kerugian negara Rp1 triliun dibiarkan mengendap begitu saja. Hukum di Kaltim kini seperti aktor figuran, hanya muncul kalau disuruh, itu pun dengan naskah yang sudah disiapkan oleh elite kebal hukum,” tegas Faisal dalam orasinya.
AMAK menyoroti sikap lembek Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai gamang menindak perusahaan besar, padahal rakyat kecil seringkali langsung diproses hukum hanya karena telat membayar pajak kendaraan bermotor.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim yang mereka nilai sarat aroma korupsi. Mereka menuding proyek tersebut hanya mempercantik gedung, namun mengabaikan kondisi pelayanan dasar masyarakat.
“Gedung DPRD direnovasi miliaran rupiah demi estetika, sementara rakyat antre berobat di puskesmas dengan fasilitas seadanya. Dinding, lantai, dan plafon boleh diganti, tapi integritas tidak pernah disentuh,” ujar Faisal lantang.
Tak ketinggalan, AMAK juga menyoroti proses seleksi jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Kaltim yang mereka anggap penuh praktik nepotisme dan sarat rekayasa.
“Fit and proper test yang dijanjikan objektif ternyata hanya formalitas. Yang lolos bukan yang paling layak, melainkan yang paling dekat dengan lingkaran kekuasaan,” katanya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyebut adanya sosok berinisial “H” yang mereka sebut sebagai “pejabat bayangan”. Sosok ini diduga menjadi aktor di balik layar dalam pengambilan keputusan strategis di Kaltim.
“Dia bukan pejabat publik, tapi bisa menentukan siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Inilah potret negara yang hukum dan kebijakannya dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata,” sindir Faisal.
AMAK mendesak Gubernur Kaltim untuk segera mengambil sikap tegas, dan meminta aparat penegak hukum agar tidak tunduk kepada intervensi kekuasaan.
“Kami tidak akan diam. Jika praktik kotor ini terus dipelihara, jangan salahkan rakyat jika turun ke jalan lebih besar lagi,” tutup Faisal.
