Tandapena.id, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur mendorong percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penjagaan Pendidikan. Aturan ini dinilai penting untuk menjamin pemerataan akses pendidikan dan mendorong inovasi sesuai kebutuhan zaman.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa raperda ini hadir untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan di daerah, terutama soal kesenjangan antarwilayah dan kelompok sosial.
“Pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Tidak boleh ada perbedaan, apakah dia tinggal di kota atau desa, berasal dari keluarga mampu atau tidak. Semua harus dilindungi secara adil,” kata Sarkowi, usai Rapat Paripurna ke_25, Senin (21/07/2025).
Menurutnya, Kaltim juga sudah punya program pendidikan gratis. Namun, harus diperkuat dengan dasar hukum agar lebih terarah dan berkelanjutan.
“Program gratis itu harus punya payung hukum yang jelas. Jadi bukan hanya kebijakan, tapi punya kekuatan dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.
Sarkowi menjelaskan, Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk akan menempuh berbagai tahapan, seperti dengar pendapat, kunjungan lapangan, hingga konsultasi publik dan kementerian terkait.
“Kita akan libatkan semua pihak, termasuk guru dan pelaku pendidikan. Aspirasi mereka akan menjadi dasar penyempurnaan raperda ini,” katanya.
Lebih dari itu, Sarkowi juga menyoroti pentingnya transformasi pendidikan menghadapi era digital. Menurutnya, lembaga pendidikan, khususnya SMK, harus mulai membuka jurusan yang sesuai dengan kebutuhan industri teknologi.
“Era digital tidak bisa dihindari. Kita harus siapkan siswa sejak dini. SMK harus punya jurusan berbasis teknologi digital agar lulusan punya bekal untuk dunia kerja maupun kuliah,” jelasnya.
Sarkowi berharap, raperda ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk persoalan pendidikan di Kalimantan Timur dan menjadi fondasi pengembangan SDM yang unggul di masa depan.
