Tandapena.id, Kukar – Maraknya kerusakan Kendaraan akibat BBM (Pertamax) di tanah Kalimantan timur kini makin terasa, hal ini menyebabkan puluhan hingga ratusan masyarakat khususnya di kabupaten Kutai Kartanegara terdampak akibat penggunaan BBM melalui SPBU di daerah.
Ratusan hingga jutaan biaya perbaikan kendaraan yang di rasakan masyarakat ini tentunya pasti menjadi beban secara finansial.
Melihat respon dari gubernur Kaltim terkait terdampaknya konsumen BBM, Ketua PMII Kukar, Syaiful Salim, sebut bahwa gubernur Kaltim hanya melihat dari segi distributifnya saja tanpa memperhatikan apa yang di rasakan masyarakat.
“Tentunya dengan kejadian ini, bahwasanya pemerintah provinsi dan kabupaten juga harus lebih sigap dalam menangani kejadian ini terkhusus kepada aph juga harus lebih tanggap dengan apa yang di alami masyarat,” ucapnya Syaiful Salim ketua PC PMII Kukar, Jumat (4/2025).
Beredarnya BBM oplosan yang menyebabkan kerusakan pada kendaraan ini harus di atasi secepat mungkin. karena apa bila dibiarkan begitu saja, akibat dari jangka panjang tanpa ada solusi yang jelas hal ini akan sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat.
“Berdasarkan UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sudah jelas kewajiban dan pertanggung jawaban hak konsumen serta pelaku usaha termuat dalam aturan tersebut dan apabila ada kekeliruan dalam pelaksanaannya maka ada sanksi dan hukum yang mengikat,” paparnya.
Mengingat kurang lebih sudah berjalan pada Minggu kedua dengan bertambahnya korban kerusakan akibat BBM ini pemerintah beserta pihak Pertamina harus memberikan langkah konkret dalam menangani hal ini. Perlu adanya langkah pasti dari gubernur Kaltim untuk menyelesaikan masalah ini, apa bila hanya bicara dari segi ekonomis (distribusinya) saja tentunya tercukupi.
“Tapi ini bukan bicara dari segi ekonomis melainkan kemaslahatan masyarakat seluruh Kaltim khususnya di wilayah kabupaten Kutai kartanegara ucapnya,” tambahnya.
Dirinya menegaskan, apabila pihak Pertamina enggan untuk merespon dan memberikan jawaban kepada masyarakat. “Hal ini akan menjadi penguat kami sebagai organisasi PMII Kutai Kartanegara untuk melakukan unjuk rasa bersama masyarakat yang terdampak,” tutupnya.(*)
