Tandapena.id, Samarinda – Isu kemacetan dan keselamatan lalu lintas di kawasan Simpang Muara Rapak, Balikpapan, kembali mencuat ke permukaan seiring dengan berlanjutnya pembahasan proyek pembangunan flyover oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Infrastruktur yang sejak lama dinantikan masyarakat ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi kemacetan parah serta mengurangi risiko kecelakaan yang kerap terjadi di titik rawan tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh, menyampaikan bahwa saat ini proyek flyover tersebut telah memasuki fase yang cukup krusial, yakni persiapan pembebasan lahan. Menurutnya, tanpa kejelasan dan penyelesaian pada aspek ini, pembangunan secara fisik tidak akan dapat dilaksanakan, meskipun perencanaan teknis lainnya telah siap.
“Pembebasan lahan menjadi kunci utama. Kalau ini tidak selesai, proyeknya akan terhambat total. Maka dari itu, kami menaruh perhatian besar pada tahapan ini dan menjadikannya prioritas dalam pembahasan anggaran dan kebijakan,” tegas Abdulloh dalam keterangannya beberapa hari lalu.
kendati demikian ntuk mendukung proses tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah berupaya menyusun mekanisme pembiayaan yang tepat. Rencana awalnya, anggaran untuk penetapan lokasi (penlok) akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2025, sementara dana untuk pembayaran lahan direncanakan masuk dalam APBD Perubahan pada tahun yang sama.
Abdulloh juga menegaskan bahwa pembangunan flyover ini bukanlah proyek biasa, melainkan bagian dari agenda besar pembangunan infrastruktur strategis daerah yang menjadi perhatian utama pihak legislatif. Ia menyebutkan bahwa proyek ini termasuk dalam daftar prioritas bersama beberapa proyek besar lain, seperti pembangunan coastal road, pelebaran Jalan Sepinggan–Manggar, dan pembangunan jembatan penghubung antara Kampung Baru dan Kariangau.
“Dari berbagai proyek yang kami kawal, flyover Muara Rapak adalah yang paling siap secara teknis dan sangat mendesak secara kebutuhan masyarakat. Setiap hari ada ribuan kendaraan yang melintas, dan sudah banyak keluhan serta laporan kecelakaan yang masuk ke kami,” ujarnya.
Lebih jauh, Abdulloh menjelaskan bahwa walaupun proyek flyover ini berada di bawah otoritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD akan terus mengawal proses pelaksanaannya secara intensif. Ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, serta pemangku kepentingan lainnya agar proyek dapat berjalan sesuai rencana.
“Ini bukan sekadar proyek pembangunan fisik, tapi menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Dampaknya akan langsung terasa terhadap kenyamanan dan keselamatan warga, khususnya di Balikpapan,” kata politisi senior tersebut dengan penuh komitmen.
Abdulloh pun menambahkan bahwa kehadiran flyover ini diharapkan bisa menjawab berbagai persoalan yang selama ini membelenggu kawasan Muara Rapak. Tidak hanya mengurai kepadatan lalu lintas, tetapi juga menekan angka kecelakaan yang kerap terjadi di jalur tersebut.
“Kami ingin masyarakat bisa merasakan dampak nyata dari pembangunan ini. Kalau flyover selesai tepat waktu dan sesuai standar, perjalanan di kawasan Muara Rapak akan jauh lebih lancar dan aman. Itu tujuan utama kami,” tutupnya.(*)
