Tandapena.id, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi menandatangani kerja sama dengan PT Karbon Tirta Karbon Indonesia untuk pengembangan kawasan karbon seluas 50.000 hektare di wilayah non-budidaya kehutanan. Kawasan ini mencakup empat kecamatan yaitu Muara Kaman, Kenohan, Kota Bangun, dan Kembang Janggut.
Bupati Kukar Edi Damansyah menjelaskan bahwa proyek ini merupakan satu-satunya inisiatif kawasan karbon yang dikembangkan di area penggunaan lain (APL) di Kukar. Ia menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam merespons peluang perdagangan karbon yang semakin berkembang secara global.
“Ini investasi baru yang perlu dukungan dari semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, camat, kepala desa, hingga perangkat OPD,” ungkap Edi Selasa (06/05/2025).
Edi menegaskan proyek ini tidak akan mengganggu hak masyarakat. Tidak ada pembebasan lahan atau peralihan hak. Masyarakat tetap bisa mengakses wilayah tersebut dan bahkan akan mendapat manfaat dari program penghijauan dan penanaman kembali yang akan dijalankan.
Pemerintah juga memastikan bahwa mata pencaharian warga, khususnya nelayan, tidak akan terdampak. Lokasi tangkap ikan milik warga akan tetap dijaga dan dilindungi.
“Kami minta jika program ini berjalan di lapangan, masyarakat harus diajak bicara. Dijelaskan betul bahwa program ini membawa dampak positif untuk mereka,” ujarnya.
Bupati juga meminta pemerintah desa untuk waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan masyarakat demi kepentingan pribadi. Ia menegaskan agar tindakan semacam itu ditindaklanjuti secara tegas.
Dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, investasi ini diharapkan menjadi model pembangunan hijau di Kukar, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan proyek serupa di wilayah lain.
