Tandapena.id, Samarinda – Persoalan di Pasar Subuh Samarinda tidak sekadar berkutat pada relokasi dan sengketa lahan. Konflik sosial kini semakin mengemuka di antara para pedagang sendiri. Salah seorang pedagang daging mengungkapkan bahwa ia mendapat intimidasi dari oknum paguyuban pasar setelah memilih pindah lebih awal ke Pasar Dayak, lokasi relokasi yang telah ditetapkan.
“Saya dituduh pengkhianat, padahal kami hanya berusaha realistis. Pedagang sayur bisa jualan di mana saja, tapi tidak dengan kami yang berjualan daging babi atau anjing—tidak semua pasar mau menerima,” tuturnya, enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan, Jumat (9/5/2025).
Pedagang yang telah puluhan tahun mengais rezeki di Pasar Subuh ini merasa memiliki hak moral atas tempatnya, meski tanpa kontrak resmi. Namun, keputusannya untuk mengosongkan lapak secara mandiri justru memantik kemarahan sesama pedagang.
“Kami tidak melanggar aturan, tapi jika terus menunggu, bisa-bisa tidak kebagian tempat. Siapa yang akan menanggung kerugian kami?” ujarnya.
Istrinya pun mengaku mengalami tekanan mental akibat stigma dari pedagang lain yang mencap mereka sebagai perusak solidaritas. Kekhawatiran akan eskalasi ke ancaman fisik pun kian menghantui.
Ketidakjelasan informasi semakin memperkeruh situasi. Beredar kabar bahwa pemilik lahan sudah menyerah, sementara paguyuban mengklaim telah membayar sejumlah uang untuk mengamankan lokasi. Tanpa kepastian dari pemerintah, kebingungan pedagang kian menjadi.
“Katanya pemilik lahan yang menyuruh kami pergi, tapi dia sendiri tidak pernah muncul. Kami bingung harus percaya siapa,” keluhnya.
Lebih lanjut, memilukan, pedagang seperti mereka merasa tidak mendapat perlindungan dari pihak mana pun, baik paguyuban maupun pemerintah.
“Kami rela membayar retribusi asal ada kejelasan, tapi sekarang malah seperti dibiarkan berjuang sendiri,” ucapnya dengan nada kecewa.
Kasus ini memperlihatkan betapa buruknya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pemilik lahan, paguyuban, dan pedagang. Alih-alih menjadi solusi penataan, relokasi justru memicu konflik horizontal yang merugikan kelompok paling rentan. Tanpa intervensi serius, ketegangan ini berpotensi meluas dan semakin sulit dikendalikan.(*)
