Tandapena.id, Samarinda – Isu mengenai pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU) terus menjadi perbincangan hangat. Kekhawatiran publik semakin menguat setelah beredar kabar bahwa proyek yang telah mencapai 87,9% penyelesaian ini dikhawatirkan akan mangkrak.
Namun, berbagai pihak terkait, termasuk politisi dan Otorita IKN, menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan meski dengan penyesuaian anggaran.
Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra, Baharuddin Muin, membantah tegas isu yang menyebut IKN akan mangkrak.
“Tidak ada yang namanya IKN mangkrak. Yang ada adalah penyesuaian anggaran. Proyek ini tetap berjalan, hanya saja mungkin dengan tempo yang berbeda,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (10/2/2025).
Baharuddin menjelaskan bahwa meski ada penyesuaian anggaran, dana untuk melanjutkan pembangunan IKN masih tersedia. Ia mengakui bahwa kecepatan pembangunan mungkin tidak akan secepat tahun-tahun sebelumnya. Sebagai warga PPU, ia berharap proyek ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana awal.
“Kami optimis pembangunan akan terus berlanjut karena ini adalah proyek strategis nasional yang berada di bawah kewenangan pusat dan Otorita IKN. Harapan kami, proyek ini tidak terhenti, melainkan berjalan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran,” tegasnya.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa pembangunan IKN sempat mengalami penghentian sementara. Namun, ia menegaskan bahwa hal ini bukan berarti proyek tersebut dibatalkan.
“Kami belum mengetahui secara pasti bagaimana kelanjutan proyek ini. Namun, kami berharap IKN tetap bisa berjalan karena ini adalah ikon penting bagi Kaltim dan Indonesia secara keseluruhan,” kata Hasanuddin.
Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouwdip, menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak berhenti. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah anggaran untuk proyek strategis nasional ini.
“Kami telah diminta untuk mengirim surat kepada Menteri Keuangan guna menyesuaikan anggaran. Sesuai arahan Presiden, anggaran yang disetujui adalah Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun,” jelas Troy, dikutip dari CNN.
Troy menambahkan bahwa penambahan anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN. “Kami berharap dengan adanya penyesuaian anggaran ini, kekhawatiran publik dapat diredam dan pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Masyarakat Kaltim, khususnya warga PPU, berharap agar pembangunan IKN dapat segera diselesaikan. Proyek ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
“Kami berharap pemerintah pusat dan Otorita IKN dapat memastikan bahwa proyek ini tidak mangkrak. IKN adalah harapan baru bagi kami,” ujar seorang warga PPU yang enggan disebutkan namanya.
Dengan adanya penegasan dari berbagai pihak, diharapkan kekhawatiran publik terkait mangkraknya pembangunan IKN dapat diredam. Proyek yang menjadi kebanggaan nasional ini diharapkan dapat terus berjalan sesuai rencana, meski dengan penyesuaian anggaran dan waktu.(*)
