Tandapena.id, Samarinda – Upaya penanganan banjir di ibu kota Kalimantan Timur semakin dipercepat melalui sinergi antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda dan pemerintah daerah. Program normalisasi sungai serta pembangunan infrastruktur pengendali air kini menjadi strategi utama dalam mengurangi risiko genangan.
Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda, Andri Rahmanto Wibowo, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan proyek peninggian tanggul di Sungai Karang Mumus, khususnya di Kelurahan Dadi Mulia.
“Insya Allah pada 2026 sudah tersedia anggarannya,” ujarnya, Sabtu (13/12/2025).
Menurut Andri, langkah fisik ini penting mengingat curah hujan tinggi dan pasang surut air laut yang kerap memicu banjir di titik-titik vital kota. BWS juga memastikan penanganan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengerukan sedimen hingga penguatan tebing sungai, agar kapasitas tampung air meningkat signifikan.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda menargetkan pembangunan sistem drainase secara masif sepanjang 2025. Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Samarinda, Darmadi, menegaskan bahwa konektivitas antar saluran terus diperbaiki agar aliran air hujan dapat segera masuk ke sungai utama tanpa hambatan. Pembangunan kolam retensi juga menjadi prioritas untuk menahan debit air berlebih sebelum dialirkan ke pembuangan akhir.
Pengamat hidro-oseanografi Idris Mandang mengingatkan bahwa normalisasi sungai hanya solusi jangka pendek. Ia menekankan perlunya pembenahan lingkungan di kawasan hulu, mengingat topografi Samarinda yang hampir sejajar dengan muka air laut membuat wilayah ini rentan terhadap fenomena backwater atau air balik. Sedimentasi jutaan ton per tahun dari aktivitas di hulu juga mempercepat pendangkalan Sungai Mahakam dan anak sungainya.
Keberhasilan program ini, menurut Idris, bergantung pada sinergi lintas sektoral antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota dalam membangun sistem tata air yang adaptif terhadap perubahan bentang alam. Masyarakat pun diharapkan berperan aktif dengan menjaga kebersihan drainase serta tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai yang dapat menghambat akses alat berat. (*)
