Tandapena.id, Samarinda – Di tengah sorotan publik dan deretan aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK KT), DPRD Kaltim justru menggelar pertemuan santai dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung D Lt. VI DPRD Kaltim, Senin (25/8/2025), ini diklaim sebagai forum silaturahmi, bukan membahas tuntutan mahasiswa.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut agenda ini murni temu ramah dengan Kepala Kejati yang baru sebulan menjabat, serta Wakil Kepala Kejati yang baru dua bulan duduk di posisinya.
“Jadi ini forum silaturahmi, karena Kepala Kejati baru menjabat. Sebelumnya mereka sudah bertemu dengan Forum Komunikasi Daerah lainnya termasuk Gubernur, dan sekarang giliran kami,” ujar Hamas usai pertemuan.
Ketika disinggung soal tuntutan AMAK KT di Kejagung dan KPK RI terkait renovasi gedung DPRD Kaltim, Hamas menegaskan hal itu tidak dibahas sama sekali.
“Nggak ada, nggak ada terkait itu. Forum silaturahmi aja,” ucapnya singkat.
Meski begitu, ia menganggap aksi mahasiswa adalah hal wajar dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Menurutnya, penegak hukum seharusnya menampung dan memproses jika tuntutan tersebut dinilai relevan.
“Saya pikir wajar saja, sesuai aspirasi masyarakat harus disampaikan. Aparat penegak hukum bisa menampung dan melihat kalau itu sesuai boleh dijalankan,” terangnya.
Hingga kini, tuntutan AMAK KT di Kejagung RI untuk menyelidiki dugaan korupsi renovasi gedung DPRD Kaltim belum berujung pada pemeriksaan atau proses hukum di Kejati Kaltim. Hamas memastikan pihaknya belum menerima informasi apapun terkait hal tersebut.
“Belum. Hari ini memang forum silaturahmi karena beliau (Kepala Kejati Kaltim) masih baru dan ingin berkenalan dengan unsur pimpinan daerah,” pungkasnya.
Sebagai catatan, AMAK KT pada Jumat (15/8/2025) menggelar aksi di depan Kejagung RI dengan tiga tuntutan utama: mendesak audit kredit macet Bank Kaltimtara, menyelidiki dugaan korupsi renovasi gedung DPRD Kaltim, dan memeriksa laporan pajak yang diduga melibatkan pejabat di lingkaran kekuasaan Kaltim.(*)
