Tandapena.id, Samarinda – Aroma busuk dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali diungkap ke publik oleh Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim). Lewat aksi dan pernyataan tegas, mereka menyerukan bersih-bersih birokrasi dari tangan-tangan tak terlihat yang mengendalikan kekuasaan di balik layar.
Koordinator Lapangan AMAK Kaltim, Faisal Hidayat, menyebutkan sejumlah kasus yang menjadi sorotan. Di antaranya dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan swasta PT Barokah Karya Energy (BKE), seleksi direksi Perusda yang dianggap sarat praktik nepotisme, keberadaan “penguasa bayangan” yang disebut berinisial “H”, hingga renovasi gedung DPRD Kaltim yang diduga bermasalah.
“Jangan karena merasa dekat dengan pejabat teras, semua mau diatur, ini sudah sangat meresahkan,” ujar Faisal, Rabu (23/7/2025).
Faisal menegaskan, tata kelola pemerintahan tidak bisa berjalan berdasarkan relasi personal, melainkan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
“Masa ada penguasa yang lebih berkuasa daripada pejabat yang terpilih. Provinsi Kaltim itu menjalankan tata kelola pemerintahan berdasarkan regulasi, bukan berdasarkan kedekatan apalagi karena faktor kekeluargaan. Ini yang kita duga ada praktik nepotisme,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Kalimantan Timur bukan milik kelompok tertentu, melainkan seluruh masyarakat.
“Kami lakukan aksi ini agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bebas dari praktik KKN,” tambahnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada PT BKE yang diduga terlibat dalam manipulasi pajak. Tindakan itu, kata Faisal, sangat tidak etis dan mencoreng wajah transparansi publik.
“Penggelapan dan manipulasi pajak adalah tindakan jahat, apalagi disinyalir perusahaan tersebut dekat dengan penguasa Kaltim,” tegasnya.
Tak hanya itu, AMAK juga menyoroti proyek renovasi gedung DPRD Kaltim yang dinilai penuh kejanggalan. Mereka meminta Kejati Kaltim segera turun tangan dan menyelidiki penggunaan anggaran dan peran kontraktor dalam proyek tersebut.
“Selain itu kami minta kepda Kejati Kaltim agar mengusut tuntas renovasi gedung DPRD Kaltim, masa ruangan dewan dibeda-bedakan, ada yang standar, ada pula ruangan yang disulap,” bebernya.
Untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut, AMAK Kaltim dijadwalkan menggelar aksi damai pada Jumat, 25 Juli 2025. Aksi akan digelar di dua titik strategis: Kantor Gubernur Kaltim dan Kejati Kaltim, dengan massa aksi diperkirakan mencapai 100 orang.
“Hari Jumat kita akan lakukan aksi besar-besaran di depan kantor Gubernur Kaltim dan depan kantor Kejati Kaltim, dengan massa sekitar 100 orang,” tutupnya.
