Tandapena.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan segera membentuk satuan tugas (satgas) terpadu guna menangani dan membina organisasi masyarakat (ormas) yang terafiliasi dengan premanisme dan meresahkan masyarakat maupun investor. Langkah ini ditegaskan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, usai menghadiri rapat monitoring penanganan ormas bermasalah di Samarinda, Minggu (11/05/2025).
“Tim terpadu ini akan melibatkan Forkopimda, tokoh agama, adat, dan masyarakat. Kita harus segera bertindak karena Kaltim saat ini menjadi sorotan nasional dan internasional,” kata Rudy.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat. Sebelumnya, tim serupa telah dibentuk secara nasional di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan tanggung jawab di tangan Panglima TNI dan Kapolri serta dipimpin Kabareskrim Polri.
Rudy menegaskan, tidak ada toleransi bagi ormas yang mengganggu keamanan dan ketertiban, apalagi jika melakukan praktik pungutan liar (pungli).
“Tidak boleh ada pungli. Ini mencoreng nama baik ormas-ormas lain yang selama ini bergerak positif. Jika ditemukan, harus ditindak tegas oleh aparat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa semua pungutan oleh pemerintah dilakukan melalui mekanisme resmi berdasarkan peraturan daerah. Sementara itu, pemprov akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.
Data terbaru mencatat, sejak 2007 hingga April 2025, terdapat 3.468 ormas terdaftar di Kaltim. Namun hanya 931 yang masih aktif. Ormas ini meliputi paguyuban, LSM, organisasi kepemudaan, profesi, yayasan, dan perkumpulan.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, dalam rapat yang sama menyebut bahwa secara nasional Indonesia memiliki lebih dari 611 ribu ormas, namun hanya sebagian kecil yang terlibat dalam tindakan meresahkan.
“Tak sampai 1 persen ormas yang membuat ulah. Tapi justru mereka yang mencoreng citra ormas secara keseluruhan,” kata Heri.
Ia menekankan bahwa ormas sejatinya dibentuk berdasarkan Pancasila dan memiliki misi mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Heri juga menyarankan pendekatan pemberdayaan, salah satunya dengan melibatkan ormas dalam pembentukan koperasi desa.
“Kalau ormas diberdayakan melalui koperasi, mereka tidak perlu melakukan tindakan menyimpang seperti pemerasan. Mereka bisa berkontribusi secara sehat bagi pembangunan,” ujarnya.
Heri Wiranto turut mengapresiasi keseriusan Gubernur Rudy Mas’ud dalam menangani persoalan ini. “Kehadiran Pak Gubernur di rapat ini menunjukkan komitmennya. Ini pemimpin yang mau turun langsung ke lapangan. Down to earth,” puji mantan Pangdam VI/Mulawarman itu.
