Tandapena.id, Samarinda – Wacana pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi di Kalimantan Timur menuai penolakan keras dari kalangan mahasiswa. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat (Mahakam) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kaltim untuk mendesak DPRD Kaltim segera menyatakan sikap mengenai isu tersebut, pada Kamis (06/02/2025).
Mahasiswa yang mengenakan almamater dan membawa spanduk bertuliskan penolakan menyuarakan kekhawatiran atas dampak negatif yang bisa timbul, baik bagi lingkungan maupun dunia pendidikan.
Andi Mauliana Muzakkir, Ketua Senat Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda, dalam orasinya menegaskan bahwa izin pertambangan bagi perguruan tinggi akan merusak fungsi utama kampus, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Kampus seharusnya berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat, bukan mengelola tambang. Jika kampus diberi izin untuk mengelola tambang, bagaimana Tridharma perguruan tinggi bisa dijalankan dengan baik?” ungkap Andi.
Mahasiswa juga menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan yang sudah terjadi di Kalimantan Timur, seperti kasus tenggelamnya anak-anak di lubang bekas galian tambang yang terbengkalai.
“Sudah banyak korban jiwa akibat kelalaian pengelolaan tambang. Jika kampus diberikan izin, dampaknya bisa jauh lebih besar,” tambahnya.
Selain dampak lingkungan, mahasiswa juga mencemaskan implikasi terhadap biaya kuliah. Mereka mengingatkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengizinkan kampus untuk membuka usaha guna menurunkan biaya kuliah, kenyataannya biaya kuliah tetap tinggi dan memberatkan mahasiswa.
“Apa gunanya kampus menjalankan bisnis jika biaya kuliah tetap saja tinggi dan mahasiswa tetap merasa terbebani?” ujar Andi.
Aksi berlangsung cukup lama hingga pukul 18.00 Wita, namun tidak ada respon dari pihak DPRD Kaltim. Aparat keamanan akhirnya meminta mahasiswa membubarkan diri dan pulang, meski demonstran tetap kecewa dengan sikap DPRD yang tidak memberikan tanggapan.
