Tandapena.id, Samarinda – Program andalan yang dijanjikan oleh pasangan calon Rudi Mas’ud – Seno Aji dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kaltim 2024 adalah pendidikan gratis dari tingkat SD hingga S3, atau yang dikenal dengan istilah “gratispol”.
Namun, program ini menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan anggaran dalam pelaksanaannya. Hal ini memerlukan kebijakan yang cermat dalam pengelolaan keuangan, termasuk kemungkinan pemotongan anggaran di sektor lain agar program ini dapat berjalan dengan efektif.
Saipul Bachtiar, seorang pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Mulawarman, menyatakan bahwa meskipun program-program unggulan sering dijanjikan selama kampanye, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, prinsip penganggaran yang berkelanjutan (sustainable) harus diperhatikan. Program yang bersifat berkelanjutan tidak boleh dihentikan secara sepihak oleh gubernur yang sedang menjabat.
“Kedua, program-program harus dikategorikan menjadi primer dan sekunder. Program primer berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, sementara program sekunder adalah kebutuhan yang tidak mendesak dan bisa ditunda atau diprioritaskan ulang,” jelas Saipul.
Menurutnya, program yang berpotensi untuk dikurangi atau dihentikan adalah program sekunder yang tidak termasuk dalam kategori primer. Namun, dalam kampanye politik, seringkali janji-janji tersebut tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah secara rasional.
“Istilah ‘gratis’ memang efektif menarik perhatian masyarakat, tetapi masyarakat sering tidak memikirkan tanggung jawab keuangan yang harus dipikul oleh pemerintah daerah,” tambahnya.
Beberapa sektor yang berpotensi mengalami pemotongan atau pengalihan anggaran adalah infrastruktur yang tidak bersifat multi-tahun, seperti pembangunan jalan, gedung, atau jembatan. Anggaran dari sektor-sektor ini, menurut Bachtiar, bisa dialihkan untuk mendukung program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan gratis.
“Namun, masyarakat perlu memahami perbedaan antara urusan wajib dan tidak wajib, serta kewenangan pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota,” tegasnya.
Dia juga menekankan bahwa janji kampanye seperti pendidikan gratis hingga S3 perlu dilihat komitmennya, terutama dalam hal pendanaan untuk sekolah swasta yang perlu diinventarisasi dan disubsidi berdasarkan kriteria tertentu.
“Untuk pendidikan dasar hingga SMP, tanggung jawabnya berada di tingkat kabupaten/kota, sementara provinsi hanya bertanggung jawab untuk pendidikan tingkat SMA,” pungkas Saipul.
